Abd. Hafid: Harus ada evaluasi pelaksanaan pemilu
HUMAS BAWASLU KOTA MAKASSAR

Admin Bawaslu 12 Sep 2019, 17:59:57 WIB
Abd. Hafid: Harus ada evaluasi pelaksanaan pemilu

“Kami hanya memiliki modal kejujuran dan integritas

selebihnya kami tidak punya apa-apa”.

(Abd. Hafid, Komisioner Bawaslu Kota Makassar)

 

Banyak catatan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Satu-persatu persoalan diungkapkan para peserta pada Rapat Evaluasi Tahapan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Makassar, yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2019 di Hotel Grand Asia Makassar. Peserta dalam rapat tersebut terdiri dari berbagai elemen: KPU Kota Makassar, mantan Anggota PPK Se Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar, LO Partai Politik serta Relawan Demokrasi. Semua peserta mempunyai hak yang sama untuk memberikan catatan serta masukan dalam pembahasan, sehingga evaluasi berjalan dengan baik.

Sementara saat kegiatan dimulai, Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara mempertegas hal tersebut. Farid, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa harus ada evaluasi pada semua tahapan pemilu, agar kedepannya pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kita harus mengevaluasi tahapan Pemilu yang baru saja kita laksanakan dua tahun terakhir, baik itu pengadaan logistik, persoalan data pada daftar pemilih maupun pemungutan dan penghitungan suara. Mudah-mudahan, pemilihan selanjutnya bisa berjalan dengan evisien, efektif serta terukur” ungkap Farid.

KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara kegiatan juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kota Makassar untuk memberikan masukan. Abd. Hafid, S.Sos., Msi, sebagai Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kota Makassar mengungkapkan bahwa wajar jika Penyelenggaraan pemilu saat ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, mengingat Pemilihan serentak kali ini baru pertama kali dilaksanakan.

“Selama republik ini berdiri, ini adalah Pemilu yang pertama kali dilaksanakan secara serentak. Karena pertama kali, maka tentu ada kelemahan dan kekurangan. Mau tidak mau harus ada evaluasi terkait penyelenggaraan pemilut tersebut, ungkap Abd. Hafid.

Selama proses rapat evaluasi, banyak masukan dan menjadi catatan yang penting terkait penyelenggaraan pemilihan, apalagi tahun 2020, Kota Makassar akan kembali melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pertama beberapa catatan krusial dari mantan Anggota PPK Se Kota Makassar yang menyebutkan bahwa persoalan yang banyak terjadi adalah pendistribusian logistik yang terlambat, baik itu surat suara, kertas plano dan sebagainya. Tidak cukupnya surat suara di TPS juga menjadi masalah yang sangat serius. Selain itu, rekruitmen PPS juga menjadi isu yang dibicarakan. Karena PPS dilantik oleh KPU Kota Makassar, sehingga saat mengerjakan sesuatu, PPK tidak bisa berbuat apa-apa jika PPS tersebut tidak mematuhi apa yang disampaikan olenya.

Masalah lebih lanjut adalah persoalan profesionalitas dan kapasitas KPPS maupun Pengawas TPS di lapangan. Singkatnya Bimibingan Teknis untuk KPPS dan Pengawas TPS membuat mereka belum benar-benar memahami aturan dan tatacara saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga kekeliruan di lapangan tidak bisa dihindari. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga Ad Hoc, baik di bawah naungan Bawaslu maupun KPU juga masih sangat kurang. Akibatnya, miss komunikasi sering terjadi antar dua lembaga Ad Hoc tersebut. Lebih lanjut, persoalan sekretariat Anggota PPK juga menjadi sorotan. Selama ini, mereka berkantor di Kecamatan maupun Kelurahan. Anggota PPK itu sering mendapatkan tekanan maupun intervensi dari oknum pihak pemerintahan, jadi sangat penting jika mereka mendapatkan sekretariat khusus yang terpisah dari kantor pemerintahan.

Persoalan yang terjadi selama tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 juga diungkapkan oleh LO Partai politik. Menurut mereka, persoalan yang mendasar adalah perekrutan penyelenggara Ad Hoc. Banyak penyelenggara yang terpilih, namun tidak profesional dalam bekerja. Selain itu, juga tidak mempunyai integritas yang baik, sehingga hal ini perlu diperhatikan kedepannya. Masalah lain adalah keterlambatan penyaluran undangan memilih atau C6 kepada para pemilih. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilih tergolong lebih rendah dari Kabupaten/Kota yang lain di Sulawesi Selatan.

Relawan Demokrasi yang turut hadir dalam rapat juga mengungkapkan persoalan yang dihadapi ketika melaksanakan sosialisasi di tingkat warga Kota Makassar. Banyak keluhan dari warga yang didapatkan oleh para relawan, terutama masalah DPT yang bersoal. Kurangnya anggota relawan demokrasi juga menjadi masalah, karena kinerja para relawan akhirnya tidak maksimal. Selanjutnya, sinergitas antara relawan dan KPU juga dinilai kurang. Mengingat banyak pertanyaan dari warga yang belum bisa dijawab oleh para relawan. Sehingga dibutuhkan sinergitas yang baik antara KPU dan relawan terkait penyampaian informasi dan menjawab pertanyaan dari warga. Terakhir, komunitas masyarakat yang termarginalkan di Kota Makassar juga penting untuk didekati dan diberikan sosialisasi terkait kepemiluan.

Dalam penutupan acara, semua persoalan yang terungkap dalam rapat kemudian dicatat oleh KPU Kota Makassar maupun Bawaslu Kota Makassar, sebagai bagian dari perbaikan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya. Endang Sari, salah satu Komisioner KPU Kota Makassar kemudian menyatakan bahwa KPU Kota Makassar adalah lembaga publik yang siap menerima kritik, tanpa kritik maka demokrasi kita tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Abdul Hafid dalam penutupan acara, sebagai respon terhadap masukan terkait kinerja Bawaslu dan jajarannya menyatakan bahwa integritas dan kejujuran adalah dua hal penting yang harus tetap dijaga oleh penyelenggara pemilu selama melaksanakan tahapan pemilihan.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment