BAWASLU KOTA MAKASSAR MEMBACAKAN PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
HUMAS BAWASLU KOTA MAKASSAR

Admin Bawaslu 05 Agu 2019, 08:29:24 WIB
BAWASLU KOTA MAKASSAR MEMBACAKAN PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 kembali digelar oleh Bawaslu Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruang sidang Lantai 1 Gedung PKK Kota Makassar. Kali ini, pembacaan putusan menjadi agenda sidang setelah berbagai serangkaian proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dilaksanakan. Mulai dari pemeriksaan pendahuluan laporan, pemeriksaan bukti surat dan pemeriksaan saksi baik dari pelapor maupun terlapor, meminta keterangan lembaga terkait yaitu KPU Kota Makassar serta dari Partai Politik, kemudian mendengar kesimpulan dari para pihak.

Dalam sidang tersebut, turut hadir pula pihak pelapor, terlapor, media massa, serta dari berbagai elemen masyarakat selama ini dengan setia mengikuti pelaksanaan sidang yang di gelar Bawaslu Kota Makassar.  Baik pelapor, terlapor, media massa maupun masyarakat duduk di tempat yang telah disediakan oleh pihak Bawaslu Kota Makassar. Perangkat sidang lainnya yaitu Sekretaris Pemeriksa dalam hal ini M. Amsarizal Yunus, S.IP,  Asisten Pemeriksa Zulkifli, SH serta Notulen lebih dulu berada dan duduk dalam ruang sidang. Suasana sidang pun berjalan khidmat.

Sidang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 dibuka oleh Abd. Hafid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Majelis Pemeriksa. Di samping kiri dan kanan Pimpinan Majelis, juga turut hadir Anggota Majelis Pemeriksa lain yang terdiri dari Nursari, SH, MH, Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag, Sri Wahyuningsih, SH serta Zulfikarnain, S.IP. “Skorsing Sidang dicabut dan langsung saja dilanjutkan dengan pembacaan putusan” kata Abd. Hafid.

Perlu diingat kembali bahwa laporan pelapor sekaitan dengan adanya syarat administrasi salah satu Calon Anggota DPRD Kota Makassar -yang menjadi terlapor dalam laporan ini- yang tidak lengkap. Saat pendaftarannya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota, terlapor diduga tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun tetap diloloskan oleh KPU Kota Makassar.

Isi seluruh putusan dibacakan oleh Pimpinan Majelis Pemeriksa dalam sidang  yang bersifat terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan mulai dari identitas pelapor dan terlapor, duduk perkara dalam laporan, hal-hal yang dilaporkan pelapor, fakta persidangan berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan lembaga terkait, pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa serta bunyi amar putusan.

Dalam amar putusan tersebut, Majelis Pemeriksa memutuskan laporan pelapor ditolak. Adapun salah satu pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses sidang bahwa semua proses pendaftaran administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Makassar telah dilalui oleh terlapor. Terlapor juga telah melengkapi semua syarat pendaftarannya. Sehingga Majelis Pemeriksa menolak laporan palapor untuk seluruhnya. “Mengadili, Menyatakan Laporan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan” tegas Abd. Hafid.

Sebelum menutup sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019, Ketua Majelis Pemeriksa juga menyampaikan bahwa “apabila pelapor merasa tidak puas dengan putusan yang dibacakan, pelapor dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI dalam rentan waktu tiga hari setelah putusan dibacakan” tutup Abd, Hafid.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment