Menuju Lembaga Peradilan Pemilu
Humas Bawaslu Kota Makassar

Admin Bawaslu 20 Mei 2020, 00:38:30 WIB
Menuju Lembaga Peradilan Pemilu

Keterangan Gambar : Screen Capture saat acara berlangsung via Aplikasi Zoom Meeting


Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar – Rahmat Bagja, SH., LL.M, Anggota Bawaslu RI sebagai Narasumber utama memberikan gambaran dan jawaban melalui bincang santai dengan tema "Menuju lembaga Peradilan Pemilu" yang di selenggarakan oleh Saluran Informasi dan Edukasi (SIE) melalui daring via aplikasi Zoom. Selasa (19/05/2020).

Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang kemudian diulas terutama mengenai jenis Peradilan saat ini yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Sebut saja misalnya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu serta memutus pembubaran partai politik, yaitu Mahkamah Konstitusi. 
Ada juga Pengadilan Tata Usaha Usaha Negara (PTUN) yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus persoalan adminitrasi Pemilu. Selanjutnya ada Sentra Gakkumdu yg menangani pelanggaran pidana pemilu maupun pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berwenang menangani dan memutus penyelesaian sengketa pemilu serta DKPP yang menangani pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.

Tentu akan timbul pertanyaan Perlukah lembaga sebanyak itu? Bagaimana jika putusan antar lembaga berbeda? Apakah jika hanya satu lembaga peradilan Pemilu akan efektif dan efisien?

Rahmat Bagja menceritakan sedikit sejarah Bawaslu dimana dulu nya masih bernama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dan belum permanen . Pada tahun 2008, baru lah Bawaslu permanen di tingkat Nasonal, setelah beberapa tahun kemudian Bawaslu di tingkat Provinsi menjadi permanen dan dilanjutkan dengan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota yang turut menjadi lembaga yang permanen.

Beliau menjelaskan, sebelum di tetapkannya Undang Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara umum Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran hanya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Begitupun dengan pelanggaran pidana Pemilu, posisi Bawaslu hanya meneruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan setelah dilakukan rapat pembahasan dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh tiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yaitu pihak Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Satu-satunya produk hukum yang berbentuk putusan di Bawaslu adalah saat melaksanakan penyelesaian sengketa proses tahapan Pemilu.

"Kritik yang muncul terhadap Bawaslu saat ini, yakni pada saat Bawaslu menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu yang bertindak menjadi penyidik, Bawaslu yang menjadi jaksa dan Bawaslu pula yang menjadi Hakim, dan ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Lembaga Peradilan yang sebenarnya", terangnya.

Selain itu, Rahmat Bagja juga memberikan gambaran serta harapan nantinya tentang bentuk Bawaslu di masa yang akan datang. Beliau menyatakan bahwa kedepannya, Bawaslu ada baiknya di arahkan menjadi lembaga peradilan Pemilu saja, baik itu dalam bentuk quasi yudisial yang kemudian diperkuat melalui peraturan perundang-undangan, dan tentunya akan terpisah dari Pengawasan Pemilu.

Abd. Hafid Anggota Bawaslu Kota Makassar, yang menjadi bagian dari peserta acara tersebut mengungkapkan pernyataan. Jika ada harapan atau keinginan akan dibentuknya Lembaga Peradilan Pemilu, tentu akan menuai konsekuensi, salah satu diantaranya dari sisi kewenangan. Bawaslu yang ada saat ini, jika nanti di bentuk Lembaga Peradilan Pemilu, tentu fungsi Penindakan yang ada di Bawaslu akan dihilangkan dan hanya akan fokus pada fungsi Pencegahan dan Pengawasan.

Lebih lanjut Rahmat Bagja menambahkan bahwa, apabila Bawaslu menjadi Lembaga Peradilan, maka penamaan nantinya lebih cocok menjadi Badan Penegak Hukum Pemilu atau Komisi Penegak Hukum Pemilu. Karena nama Bawaslu dirasa tidak cocok dipakai untuk melakukan penanganan pelanggaran dan memberikan putusan.

"Bawaslu saat ini, ibarat permainan sepak bola, pembagian tugas divisi dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu di lembaga Bawaslu yaitu, yang menjadi kiper itu divisi SDM. Karena itu, SDM Bawaslu harus kuat dan tentunya pintar, bek-nya adalah Divisi Hukum yang membuat dan memperkuat melalui Perbawaslu dan kajian-kajian hukum. Kemudian gelandangnya yaitu Divisi Pengawasan, karena selama ini lebih banyak temuan dari pada laporan dugaan pelanggaran dan terakhir adalah posisi penyerang yaitu divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesian Sengketa yang harus tegas dalam memberikan putusan", tutup Rahmat Bagja.

Penulis : Mulya Sarmono & Andi Quandy Ayatullah
Editor : Humas Bawaslu Kota Makassar




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment