PANCASILA YES, POLITIK IDENTITAS NO
Humas Bawaslu Kota Makassar

Admin Bawaslu 18 Nov 2019, 09:52:41 WIB
PANCASILA YES, POLITIK IDENTITAS NO

Menilik historikal Pancasila, setidaknya telah menapaki  fase-fase dialektikal sebagai weltansehauung, dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pertanyaan ketua BPUPK Radjiman Widjodiningrat dalam sidang keduanya tanggal 29 Mei 1945 “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk..?”,  pertanyaan ini sudah tak terbilang ragam respon yang lahir, mulai dari cara agresif/beggar/ bengis/berangasan  hingga  cara lembut/ lumat/ renik/subtil  sering itu pula Pancasila menjadi lebih matang sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
Tokoh sentral kelahiran Pancasila tgl 1 Juni 1945 antara lain tersebut ‘Soekarno, Hatta, Radjiman, Muh. Yamin, Soepomo, dll. Namun poin penting terhadap tokoh-tokoh ini adalah kesepakatan mereka dalam satu hal “INDONESIA YANG INTEGRALISTIK “ melampaui semua kepentingan masyarakat yang berdasar pada asas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, , kesejahteraan sosial dan ketuhanan,. Kelima asas ini seakan melayani seluruh mengakomodir seluruh kepentingan warga negara.  Para pendiri bangsa Ini telah berhasil menjadikan majelis konstituate sebagai ruang publik, tempat berargumen untuk kepentingan bersama, menggunakan bahasa yang dapat dipaahami oleh semua elemen.
22 juni 1945, Pancasila mengalami proses konsensus dalam urutan dan redaksional. Asas ketuhanan dari asas kelima menjai asas Pertama ditambah dengan kalimat “ dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”,  asas kedua internasionalisme atau perikemanusiaan mengalami perubahan redaksional  menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, asas pertama kebangsaan Indonesia mea dengan jadi asas ketiga dengan redaksi Persatuan Indonesia, asas mufakat atau demokrasi berubah dari asas ketiga menjadi asas keempat dengan redaksi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikamt kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, asas keempat  kesejahteraan sosial menjadi asas kelima dengan redaksi “Keadilan sosial bagi Rakyat Indonesia. Kesepakatan ini jamak disebut Piagam Jakarta. Rumusan dalam pokok-pokok preambul diterima,namun rumusan dalam preambul ini sejumlah golongan berdistraksi dengan tujuh kata ini.
Sepekan sebelum proklamasi kemerdekaan , tepatnya 11 agustus 1945 konstituante (PPKI) menyepakati pencoretan tujuh kata dalam asas Ketuhanan pada preambul menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai inklusivitas keagamaan dalam politik kebangsaan.  Ditegaskan oleh Soekarno “kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua  harus mendukungnya , semua buat semua”.
Ketika pemberlakuan UUDS 1950 (1950-1959), kemudian masa orde baru hingga masa pasca reformasi saat ini, dasar negara Pancasila tetap berasas pada kelima sila ini, dan telah menjadi ruang terbaik bagi kemajemukan dan membawa bangsa ini keluar dari POLITIK IDENTITAS. 
Renungannya: Apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur..?

Bawaslu mengambil peran menegakkan keadilan pemilu untuk pemilu bermartabat.


Penulis : Abdillah Mustari




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment