Pembinaan Penanganan Pelanggaran dihadiri oleh Koordiv Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulsel
Humas Bawaslu Kota Makassar

Admin Bawaslu 26 Mar 2021, 09:17:34 WIB
Pembinaan Penanganan Pelanggaran dihadiri oleh Koordiv Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulsel

Keterangan Gambar : Rapat Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran bagi Staf Bawaslu Kota Makassar


Makassar, Bawaslu Kota Makassar- Bertempat di aula Kantor Bawaslu Kota Makasar berlangsung pembinaan penanganan pelanggaran bagi staf Bawaslu Kota makassar yang dihadiri dan bertindak sebagai narasumber Koordinator Divisi Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H.

Dalam sambutannya sosok yang akrab dipanggil Bang Azry ini mengemukakan bahwa momentum ini menjadi refleksi terhadap kerja kita pada waktu lalu di dalam tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tahun lalu.

Beliau menekankan bahwa Bawaslu ini hadir karena adanya pelanggaran, dan pelanggaran inilah yang menginspirasi penyiapan bangunan besar Bawaslu.

“Sebagai bentuk examinasi dari kinerja bawaslu Kota Makassar, maka pembinaan saat ini berangkat dari data yang telah dihasilkan oleh Bawaslu Kota Makassar  untuk selanjutnya menjadi informasi dengan baisis data yang jelas dan akurat.” Kata beliau ketika membuka acara dengan diapit oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar Sri Wahyuningsih dan Kepala sekretariat Bawaslu Kota Makassar M. Amsarizal Yunus.

Sri Wahyuningsih menyampaikan data- data penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar bahwa terdapat 18 kasus temuan dan 28 kasus laporan sementara 32 temuan dan 40 laporan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan. Dari 18 temuan pelanggaran, ada 8 peristiwa yang berkategori pelanggaran dan 10 kasus yang ketegori bukan pelanggaran. Sementara 28 laporan pelanggaran, diantaranya terdapat 45 persen pelanggaran pada masa pelaksanaan kampanye dan 23 persen laporan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Data pelanggaran Netralitas ASN pada masa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang paling banyak dilakukan oleh para Camat di Kota Makassar.

Sementara pasal pidana yang dilanggar pada masa pemilihan adalah pasal 178 tentang menghilangkan hak pilih dan pasal 188 tentang keterlibatan pejabat yang dengan sengaja melanggar pasal 71 tentang penyalahgunaan kewenangan.

Ulasan Koordinator Divisi penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait data- data ini menggambarkan ragam pelanggaran dalam regulasi itu terjadi dan dilanggar oleh warga Kota Makassar. Artinya warga Kota Makassar secara lengkap melakukan pelanggaran disemua larangan yang diatur oleh Undang- undang dan peraturan lainnya tentang pemilihan dan ini menjadi tugas Bawaslu Kota Makassar untuk Menyusun kebijakan dalam meminimalisir pelanggaran pada pemilihan dan pemilu yang akan datang.

 

Penulis : Abdillah Mustari

Editor    : Muh. Aris Akin    




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment