Bawaslu Kota Makassar dan PPGT Klasis Makassar Tengah Bahas Pendidikan Politik dan Pencegahan Politik Uang

MAKASSAR — Pendidikan politik menjadi salah satu kunci dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan sahabat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis Makassar Tengah ke Kantor Bawaslu Kota Makassar, Kamis (27/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka diskusi Pendidikan Dunia Politik sebagai bagian dari kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda Awal (LKPA) PPGT Klasis Makassar Tengah. Diskusi berlangsung secara terbuka dan interaktif dengan membahas berbagai tantangan demokrasi, khususnya upaya mencegah praktik politik uang menjelang Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut, PPGT bersama Bawaslu Kota Makassar mendiskusikan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Pemuda dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat agar berani menolak praktik politik uang.

Menerima kunjungan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Makassar, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Eric David Andreas, S.H., berdiskusi langsung bersama peserta PPGT di ruang kerjanya. Ia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029.

Berbagai persoalan dan kasus pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 menjadi salah satu bahan refleksi dalam diskusi. Pengalaman tersebut dipandang penting untuk mengidentifikasi kelemahan, memperkuat langkah pencegahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi pada pemilu mendatang.

“Pendidikan politik tidak cukup hanya berbicara tentang bagaimana memilih, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih serta berani menolak segala bentuk politik uang,” ujar Eric dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, pemberantasan politik uang tidak dapat hanya mengandalkan kerja lembaga pengawas pemilu. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan komunitas keagamaan, untuk bersama-sama membangun kesadaran politik yang berintegritas.

Sementara itu, keterlibatan PPGT dalam diskusi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi ruang pembelajaran bersama bagi generasi muda. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki peran dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan berintegritas.

Diskusi kemudian mengarah pada pentingnya kolaborasi dan penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan menjelang Pemilu 2029. Dengan menjadikan pengalaman Pemilu 2024 sebagai tolok ukur pembenahan, diharapkan berbagai potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Bawaslu Kota Makassar menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap ruang-ruang diskusi bersama pemuda dapat terus diperluas. Sebab, demokrasi yang kuat tidak hanya lahir dari penyelenggara pemilu yang berintegritas, tetapi juga dari masyarakat yang sadar, kritis, dan berani menjaga proses demokrasi dari praktik-praktik yang mencederai kedaulatan rakyat.