Bawaslu Kota Makassar Gelar Edukasi Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Pemilih Pemula di Sekolah

Makassar_Bawaslu Kota Makassar menggelar edukasi pendidikan politik ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas dengan menyasar pelajar yang sebagian besar merupakan pemilih pemula dari kalangan Generasi Z.

Upaya tersebut dilakukan Bawaslu Kota Makassar melalui kunjungan ke SMA Negeri 5 Makassar dan SMA Negeri 21 Makassar, Selasa (22/9/2026). Para pelajar diberikan pemahaman mengenai demokrasi, integritas, proses pemilihan yang jujur dan adil, serta pentingnya menolak segala bentuk praktik politik transaksional.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah, mengatakan pendidikan politik di sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

“Melalui pendidikan politik ini, Bawaslu Kota Makassar ingin menanamkan nilai integritas kepada siswa agar mereka memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk praktik transaksional dalam politik,” ujar Dede Arwinsyah.

Menurut Dede, generasi muda perlu dibekali pemahaman bahwa pilihan politik merupakan hak yang harus diberikan secara bebas dan bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan politik tidak cukup hanya menjelaskan prosedur pemungutan suara, tetapi juga membangun sikap kritis terhadap berbagai bentuk praktik yang berpotensi memengaruhi pilihan pemilih.

Bawaslu menjadikan lingkungan sekolah sebagai salah satu ruang awal untuk memperkenalkan praktik demokrasi secara langsung. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), misalnya, dapat menjadi laboratorium demokrasi bagi pelajar.

Dalam proses tersebut, siswa dapat belajar mengenai penyampaian visi dan misi, mekanisme kampanye, etika berkompetisi, tata cara pemilihan, hingga bagaimana mengidentifikasi potensi pelanggaran.

Anggota Bawaslu Kota Makassar, Rahmat Sukarno, mengatakan momentum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dapat menjadi wadah pembelajaran langsung bagi para pelajar.

“Mereka dapat belajar bagaimana mengidentifikasi pelanggaran, memahami prosedur kampanye yang ideal, dan mendapatkan perspektif nyata tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil,” kata Rahmat.

Menurut dia, pengalaman tersebut penting karena demokrasi tidak sebatas aktivitas memilih pemimpin. Pelajar juga perlu memahami bagaimana sebuah proses pemilihan harus berlangsung secara berintegritas, transparan, dan bebas dari tekanan maupun transaksi.

Edukasi tersebut turut dikaitkan dengan pengalaman nyata yang ditemui siswa di lingkungan sekolah, seperti pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS maupun proses perekrutan Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK).

Dengan pendekatan itu, pelajar tidak hanya menjadi objek pendidikan politik, tetapi juga dilatih untuk menjadi bagian dari pengawasan. Mereka diajak mengenali tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta memahami pentingnya melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran.

Bawaslu juga memberikan perhatian pada potensi tumbuhnya politik transaksional di kalangan pemilih pemula. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membangun pemahaman bahwa pilihan tidak seharusnya ditukar dengan uang, barang, fasilitas, maupun keuntungan tertentu.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Makassar untuk membentengi generasi muda dari pragmatisme politik sekaligus mendorong lahirnya pemilih yang kritis dan berintegritas.

Generasi Z yang kelak menjadi bagian penting dari pemilih dalam pemilu diharapkan tidak hanya mengetahui cara memilih, tetapi juga memahami bagaimana proses pemilihan harus dijaga. Dari ruang kelas, nilai-nilai tentang integritas, kebebasan memilih, dan penolakan terhadap politik transaksional mulai diperkenalkan sebagai fondasi demokrasi di masa depan.