Bagja Dorong Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan Berbasis Teknologi Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong penguatan sistem penegakan hukum pemilu melalui reformulasi ketentuan pidana dan integrasi pengawasan berbasis teknologi. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan pemilu modern.

Bagja menjelaskan bahwa pengawasan dana kampanye perlu diperkuat, termasuk melalui pelibatan akuntan publik dan dukungan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang secara lebih efektif.

Selain itu, koordinasi kelembagaan juga diusulkan untuk dilembagakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, termasuk kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, lembaga peradilan, serta institusi terkait lainnya.

Bagja menegaskan bahwa pendekatan pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium atau langkah terakhir setelah upaya administratif tidak dapat diterapkan. Ia juga mengusulkan pembaruan hukum acara pidana pemilu, termasuk batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan paling lambat 21 hari dan putusan dijatuhkan sebelum penetapan hasil pemilu.

Lebih lanjut, Bawaslu juga mendorong transformasi pengawasan berbasis data dan teknologi melalui integrasi sistem kepemiluan dan mekanisme deteksi dini pelanggaran. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam analisis data kompleks dan audit keuangan forensik, menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

“Pengawasan partisipatif bukan sekadar pendidikan politik, tetapi bagian dari strategi pengawasan dan penegakan hukum,” tegas Bagja.

Melalui berbagai usulan tersebut, Bawaslu berharap sistem pengawasan pemilu ke depan menjadi lebih kuat, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.