Bawaslu dan CIMD Inggris Bahas Penanganan Disinformasi Digital Pemilu

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima delegasi The Counter Information Manipulation Department (CIMD) Inggris untuk membahas penanganan disinformasi dan manipulasi informasi digital dalam penyelenggaraan pemilu. Pertemuan berlangsung di Kantor Bawaslu, Rabu (21/1/2026).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa tingginya pengguna media sosial di Indonesia—sekitar 60 persen dari populasi—menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan pemilu, khususnya terkait penyebaran disinformasi di ruang digital.

“Tantangan yang kami hadapi meliputi isu kelayakan kandidat, ijazah palsu, catatan kriminal palsu, hingga kampanye fitnah online yang terkoordinasi,” ujar Bagja.

Ia menyampaikan, pada Pemilu 2024, koordinasi lintas lembaga bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta platform media sosial berhasil menekan dampak disinformasi dibandingkan Pemilu 2019. Meski demikian, keterbatasan kapasitas teknologi pemantauan masih menjadi tantangan dalam mengukur sebaran dan dampak konten bermasalah.

“Kami terus mengembangkan sistem teknologi informasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi serta kebebasan pers,” tambahnya.

Selain disinformasi, Bawaslu juga menyoroti pengawasan dana kampanye ilegal. Kerja sama dengan PPATK dilakukan untuk menelusuri aliran dana dari aktivitas ilegal yang diduga masuk ke pendanaan politik, meskipun masih terdapat kendala hukum dalam pemanfaatan laporan intelijen keuangan sebagai alat bukti.

Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Inggris, Matthew Downing, mendorong penggunaan alat pelacak digital yang lebih canggih untuk mengukur tingkat keterlibatan publik terhadap ujaran kebencian dan disinformasi, guna memetakan dampaknya terhadap pemilih.

Sementara itu, Deputi CIMD Sean Earl menekankan pentingnya pendekatan hibrida dalam menghadapi tantangan pemilu modern, dengan fokus pada penyampaian pesan positif secara konsisten sebagai upaya pencegahan disinformasi.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kerja sama Indonesia–Inggris dalam menjaga integritas pemilu di era digital.

Pertemuan turut dihadiri Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Deputi Bidang Dukungan Teknis Yusti Erlina, serta Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Eliazar Barus.