Bawaslu Kota Makassar komitmen Perkuat Pengawasan Partisipatif dimasa Non Tahapan

MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan partisipatif melalui pendekatan pencegahan dalam menghadapi Pemilu mendatang. Strategi ini diarahkan untuk menekan potensi pelanggaran sejak awal serta menjaga kualitas demokrasi di Kota Makassar.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Makassar, Risal Suaib, menyampaikan bahwa tantangan utama pengawasan ke depan bukan hanya pada penindakan, melainkan pada efektivitas pencegahan. Ia menilai, semakin optimal upaya pencegahan dilakukan, maka potensi terjadinya pelanggaran yang berujung pada proses hukum dapat diminimalisir.

“Pencegahan menjadi kunci utama. Jika kita mampu mencegah sejak dini, maka pelanggaran tidak perlu sampai pada tahap penindakan,” ujar Risal.

Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu Makassar mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemilih pemula, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga insan media. Keterlibatan publik dinilai strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan, terutama pada isu-isu krusial seperti pencegahan politik uang dan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Risal menekankan bahwa sinergi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penentu dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas. Menurutnya, pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.

Selain penguatan pengawasan di lapangan, Bawaslu Makassar juga memprioritaskan peningkatan literasi demokrasi melalui edukasi yang masif dan inovatif. Pemanfaatan media digital, penyebaran konten edukatif, serta komunikasi publik yang transparan menjadi strategi utama untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Di akhir pernyataannya, Risal mengajak seluruh warga Makassar untuk berani menolak dan melaporkan setiap bentuk kecurangan Pemilu. Ia menegaskan bahwa mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Demokrasi yang berintegritas hanya bisa terwujud jika semua pihak ikut terlibat dan peduli,” tutupnya.