Bawaslu Kota Makassar Perkuat Layanan Hukum pada Masa Non-Tahapan

Makassar_Bawaslu Kota Makassar terus meningkatkan kapasitas jajaran dalam memberikan layanan hukum, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal lembaga. Penguatan tersebut menjadi penting, khususnya pada masa non-tahapan yang dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan berikutnya.

Kegiatan penguatan layanan hukum dilaksanakan dikantor Bawaslu Kota Makassar, Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassaar, Rabu 22 Juli 2026, turut dihadiri Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Andarias Duma.SH,  Kehadirannya diharapkan dapat memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran Bawaslu Kota Makassar mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan layanan hukum selama masa non-tahapan.

Dalam pembahasan tersebut, layanan hukum dibagi menjadi dua ruang lingkup utama. Pertama, layanan hukum internal, yakni layanan yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jajaran Bawaslu. Layanan ini mencakup pemberian pertimbangan hukum, pendampingan, penyusunan kajian, serta penelaahan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi lembaga.

Kedua, layanan hukum eksternal, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, peserta pemilu, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang memerlukan informasi maupun penjelasan mengenai regulasi serta proses hukum dalam pengawasan pemilu.

Penyusunan pendapat hukum juga menjadi salah satu hal penting yang ditekankan. Pendapat hukum yang baik tidak hanya menyampaikan kesimpulan, tetapi harus mampu menjelaskan alasan suatu persoalan terjadi, aturan yang menjadi dasar, serta keputusan atau langkah hukum yang dapat diambil.

“Pendapat hukum yang baik harus mampu menjawab mengapa suatu persoalan terjadi, apa dasar aturannya, dan seperti apa keputusan atau penyelesaiannya,” menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, perubahan regulasi yang berlangsung secara dinamis turut menjadi perhatian. Peraturan yang telah dipelajari atau dijadikan dasar dalam penyusunan kajian terkadang kembali mengalami perubahan, bahkan ketika tahapan pemilu atau pemilihan sedang berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu karena setiap perubahan peraturan dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan maupun penanganan persoalan hukum. Tidak jarang pula terdapat aturan atau putusan terbaru yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada saat tahapan sedang berjalan.

Oleh karena itu, jajaran Bawaslu dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan, mencermati perkembangan regulasi, serta memastikan setiap kajian dan pendapat hukum menggunakan dasar hukum terbaru. Ketelitian dalam menelusuri regulasi dan putusan menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan hukum yang tepat, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Makassar diharapkan semakin siap memberikan layanan hukum secara profesional, baik di lingkungan internal lembaga maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Masa non-tahapan pun menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta membangun sistem layanan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika regulasi kepemiluan.