Bawaslu Kota Makassar Perkuat Profesionalisme Pengawas melalui Program SDM, Organisasi, dan Diklat Tahun 2026

Makassar – Bawaslu Kota Makassar menetapkan Program Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (SDM, Organisasi, dan Diklat) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan pengawas Pemilu. Program ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kota Makassar Tahun 2026 serta selaras dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP., menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan. “Pengawas Pemilu yang profesional harus ditopang oleh sistem SDM yang meritokratis, organisasi yang solid, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui program ini, Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Makassar memfokuskan pengelolaan SDM berbasis sistem merit, mulai dari pemetaan jabatan, analisis beban kerja, hingga penerapan penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.

Selain itu, penguatan integritas dan budaya organisasi menjadi prioritas utama. Bawaslu Kota Makassar menargetkan terwujudnya unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Birokrasi Koruptif (WBBK) Internal melalui internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan etika aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, program SDM, Organisasi, dan Diklat Tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja, hingga pelaporan kinerja tahunan akan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.

Aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial secara berkelanjutan. Bimbingan teknis, workshop, dan coaching clinic dirancang untuk meningkatkan kompetensi jajaran Bawaslu Kota Makassar, baik anggota, kesekretariatan, maupun pengawas ad hoc, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika pengawasan Pemilu.

Tidak hanya itu, Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat juga mendorong lahirnya inovasi kebijakan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Minimal satu inovasi kebijakan di bidang SDM, organisasi, atau diklat ditargetkan menjadi kebijakan divisi yang dapat diterapkan dan direplikasi sebagai praktik baik.

Dengan pelaksanaan Program SDM, Organisasi, dan Diklat Tahun 2026, Bawaslu Kota Makassar optimistis mampu mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola organisasi diharapkan menjadi penopang utama dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis di Kota Makassar.