Bawaslu Makassar Gencar Sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI Bawaslu RI

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI resmi menerbitkan pedoman Pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia untuk tahun 2026. Merespons hal tersebut, Bawaslu Kota Makassar langsung bergerak cepat dengan memasifkan sosialisasi pedoman kompetisi ke berbagai universitas di wilayah Makassar.

Berdasarkan jadwal resmi yang tercantum dalam pedoman, kompetisi debat bergengsi tingkat nasional ini akan mulai bergulir pada 15 Juli 2026. Mengingat waktu yang makin dekat, Bawaslu Makassar proaktif menyambangi kampus-kampus guna memastikan keterwakilan dan kesiapan optimal dari delegasi mahasiswa hukum dan sospol di Kota Daeng.

Anggota Bawaslu Kota Makassar, Rahmat Sukarno menekankan bahwa tahapan krusial berikutnya, yaitu babak eliminasi, akan mulai dilaksanakan pada 28 Juli 2026. Pendeknya jarak antar-tahapan ini menjadi alasan utama mengapa pihak kampus diharapkan bergerak taktis.

Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi di Makassar untuk segera mempersiapkan berkas administrasi tim jauh-jauh hari. Persiapan administrasi yang matang sejak awal akan memberikan ruang bagi tim mahasiswa untuk lebih fokus dan optimal dalam menguasai substansi materi debat.

Sosialisasi ini dilakukan secara maraton dengan menyasar sejumlah perguruan tinggi terkemuka yang memiliki basis mahasiswa hukum dan sospol kuat di Makassar, antara lain: Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Hasanuddin (Unhas) – Fakultas Hukum dan Fisip, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar – Fakultas Hukum dan Fisip, Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Universitas Handayani Makassar, Universitas Mega Rezki (Unimerz) dan Universitas Atma Jaya Makassar.

Melalui sosialisasi yang masif ini, Bawaslu Kota Makassar berharap perguruan tinggi di Makassar mampu mengirimkan tim-tim terbaiknya, tidak hanya untuk memperebutkan juara di tingkat nasional, tetapi juga sebagai wadah melahirkan pemikir muda yang kritis terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia.