Deputi Administrasi Bawaslu Dorong Penguatan Tata Kelola SDM dan Konsolidasi Organisasi Sekretariat

Jakarta, 26 Januari 2026 — Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Dr. La Bayoni, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi sekretariat, penataan sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi komunikasi pusat dan daerah melalui rapat rutin pembinaan dan evaluasi Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disampaikan Deputi Administrasi yang akrab disapa Boi dalam Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/1/2026), dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Boi menjelaskan kondisi aktual organisasi sekretariat Bawaslu yang saat ini memiliki ratusan satuan kerja (satker) dengan dinamika penataan yang terus berjalan. Ia menyampaikan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, Bawaslu telah mengusulkan ratusan unit kerja manajemen (UKM) kepada kementerian terkait, sebagian besar telah mendapatkan persetujuan, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses penyempurnaan administrasi.

“Ini merupakan bagian dari upaya penataan organisasi sekretariat agar lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan,” ujarnya.

Terkait kondisi SDM, Deputi Administrasi mengungkapkan bahwa Bawaslu saat ini masih menghadapi kekurangan pegawai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, Bawaslu tengah menempuh sejumlah opsi kebijakan, antara lain dengan menyesuaikan kebutuhan ideal pegawai serta melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna pemenuhan kebutuhan SDM ke depan.

Selain itu, Boi menekankan pentingnya ketepatan dalam pengusulan pengisian jabatan struktural, khususnya untuk jabatan eselon III dan IV. Ia meminta agar Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mengusulkan pejabat yang benar-benar siap dan memenuhi persyaratan, serta menghindari pengusulan yang tidak melalui kajian mendalam.

“Kami harapkan pengusulan jabatan dilakukan secara matang dan bertanggung jawab, sesuai kebutuhan organisasi dan kapasitas SDM yang ada,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Administrasi juga menyampaikan bahwa Bawaslu tengah mempersiapkan langkah-langkah pengisian sejumlah jabatan strategis yang saat ini masih lowong, termasuk jabatan eselon I dan II, sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain aspek kelembagaan dan SDM, Boi turut menyinggung penyaluran dana dan bantuan yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ia meminta jajaran di daerah untuk memberikan penjelasan yang proporsional apabila muncul polemik, serta memastikan penggunaan dana dilakukan secara akuntabel. Terkait daerah yang mengalami musibah, ia menyampaikan bahwa Bawaslu mendorong langkah-langkah solidaritas sesuai aturan yang berlaku.

Menutup arahannya, Deputi Administrasi mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk memanfaatkan rapat mingguan sebagai ruang komunikasi aktif antara pusat dan daerah. Ia meminta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan pertanyaan, saran, serta permasalahan yang dihadapi di daerah agar dapat ditindaklanjuti oleh kedeputian dan biro terkait.

“Melalui rapat rutin ini, kita ingin mengetahui dinamika di daerah secara langsung sehingga setiap persoalan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Rapat pembinaan dan evaluasi ini direncanakan menjadi agenda rutin mingguan sebagai upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja sekretariat, serta mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu secara nasional.