Ngopi Demokrasi: Bawaslu Makassar Serap Kritik Publik Tekan Pelanggaran Kepemiluan

Makassar, Bawaslu Kota Makassar terus membuka ruang dialog bersama masyarakat melalui kegiatan Ngopi Demokrasi Bersih, sebagai upaya menyerap kritik dan masukan publik guna menekan potensi pelanggaran kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Jalan Bandang Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah.

Diskusi santai namun substansial tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Makassar, Rahmat Sukarno, bersama sejumlah warga dan pemerhati demokrasi. Obrolan warung kopi ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman langsung dan pandangan kritis terkait pelaksanaan Pemilu di tingkat akar rumput.

Dalam diskusi tersebut, masyarakat menyoroti tantangan pengamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya saat terjadi perbedaan pendapat antar saksi mengenai sah atau tidaknya satu kertas suara. Kondisi ini kerap memicu ketegangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan membutuhkan kehadiran pengawas yang sigap dan berintegritas.

Selain itu, isu politik uang juga menjadi perhatian utama. Masyarakat mengungkap bahwa praktik tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dengan beragam modus, mulai dari pembagian bantuan pada malam hari hingga menjelang subuh. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat dugaan keterlibatan oknum RT yang membagikan beras dari calon legislatif tertentu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rahmat Sukarno menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengawasan pemilu, termasuk penambahan jumlah pengawas, terutama di tingkat kelurahan, agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Masukan dari masyarakat seperti ini sangat penting bagi Bawaslu. Dari warung kopi inilah kami bisa mendapatkan gambaran nyata persoalan yang terjadi, sehingga pengawasan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui Ngopi Demokrasi, Bawaslu Kota Makassar berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat, sekaligus membangun kesadaran bersama bahwa demokrasi yang bersih hanya dapat terwujud melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.