Lompat ke isi utama

Berita

Penguatan Kesiapan Hadapi Tahapan Pemilu, 298 Pejabat Administrasi dan Fungsional Bawaslu Dilantik

Bawaslu Kota Makassar

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memperkuat kesiapan kelembagaan menjelang tahapan pemilu. Sebanyak 298 pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan Bawaslu seluruh Indonesia resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Jumat (6 Februari 2026).

Pelantikan yang berlangsung di Jakarta tersebut meliputi 243 pejabat administrasi dan 55 pejabat fungsional, sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu di seluruh wilayah kerja.

Dalam sambutannya, Ferdinand menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk penugasan dan tanggung jawab untuk memastikan kesiapan lembaga menghadapi tahapan pemilu yang semakin dekat.

“Pastikan wilayah tempat saudara bertugas benar-benar siap menghadapi tahapan pemilu, termasuk kesiapan kantor dan seluruh perangkat pendukungnya,” tegas Ferdinand.

Ia menyampaikan bahwa penempatan tugas, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, merupakan bagian dari dinamika pengabdian aparatur negara. Menurutnya, setiap penugasan memiliki nilai pembelajaran dan pengalaman yang penting bagi penguatan organisasi secara menyeluruh.

Ferdinand juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi bagi para pejabat yang dilantik. Pejabat administrasi, khususnya yang menangani kepegawaian, keuangan, dan urusan umum, diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan. Sementara itu, pejabat fungsional diminta memahami dan melaksanakan mekanisme jabatan berbasis fungsi secara profesional.

Penataan pegawai yang dilakukan saat ini, lanjut Ferdinand, diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu menerapkan sistem manajemen terbuka sebagai ruang komunikasi internal. Melalui sistem tersebut, pegawai dapat menyampaikan gagasan dan usulan yang relevan serta dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup sambutannya, Ferdinand mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga etika kerja, memperkuat kerja sama antarunit, serta memperhatikan kesehatan mental sebagai bagian dari profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Penulis : @rminth