Pergeseran Paradigma Berbasis Outcome: Bawaslu Makassar Siap Optimalkan Juknis IKU 2026

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Makassar menghadiri agenda krusial dalam menyongsong reformasi birokrasi kelembagaan. Bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026), jajaran Bawaslu Kota Makassar mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang digelar secara hybrid (luring dan daring).

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

Hadir pula pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya Ketua Bawaslu Mardiana Rusli, Kordiv. Humas, Data dan Informasi Alamsyah, Kordiv. Pencegahan dan Parmas Saiful Jihad, serta Kepala Sekretariat Awaluddin Mustafa. Untuk membedah materi secara mendalam, sosialisasi ini menghadirkan dua pakar yang berkompeten di bidangnya, yaitu Wenly RJ Lolong dan Jefri Adriansyah.

Sosialisasi ini digelar dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan IKU. Instrumen baru ini nantinya akan menjadi tolok ukur utama untuk menilai performa Anggota Bawaslu di seluruh tingkatan secara objektif dan akuntabel.

Namun, ada yang berbeda pada IKU kali ini. Poin paling krusial yang ditekankan sepanjang sosialisasi adalah adanya perubahan paradigma yang mendasar.

Penyusunan indikator kinerja kini tidak lagi terjebak pada kuantitas kegiatan (output), melainkan bergeser pada hasil dan dampak nyata (outcome) terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu serta tata kelola kelembagaan.

Untuk mengawal transisi tersebut, para narasumber membekali peserta dengan empat pilar pemahaman utama: Dasar Hukum, Prinsip SMART, Penyusunan & Pelaporan serta Penyelarasan Strategis.

Tak sekadar memaparkan teori, kegiatan ini berlangsung dinamis dengan menyajikan contoh konkret penyusunan IKU untuk masing-masing divisi. Penentuan target ke depan juga didorong agar lebih realistis dengan mengacu pada capaian masa lalu (baseline).

Memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, suasana ruang sidang semakin interaktif saat para peserta membedah isu-isu teknis yang kerap dihadapi di lapangan. Beberapa topik hangat yang diperdebatkan antara lain: Aksesibilitas Digital, Formulasi Indikator, Target Ideal dan Implementasi Adaptif.

Melalui pembekalan yang intensif ini, Bawaslu Kota Makassar diharapkan dapat langsung tancap gas mengimplementasikan Juknis IKU 2026 secara optimal. Langkah ini diyakini akan mendorong kualitas pengawasan pemilu di Kota Makassar menjadi jauh lebih berdampak, transparan, dan berintegritas.