Bawaslu Kota Makassar Ajak Pelajar NU Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Lawan Politik Uang

MAKASSAR — Generasi muda memegang peran krusial dalam menentukan arah demokrasi. Pelajar dan mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi pemilih pasif dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tetapi juga tampil sebagai kelompok kritis yang menolak praktik politik uang serta berbagai bentuk penyimpangan demokrasi.

Pesan tersebut mengemuka dalam audiensi Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Kota Makassar bersama Bawaslu Kota Makassar, Kamis (12/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Makassar itu diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah, bersama jajaran anggota.

Audiensi ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan organisasi, melainkan juga ruang dialog strategis untuk membahas peran pelajar dalam membangun kesadaran demokrasi, memperkuat pendidikan politik, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Dede Arwinsyah, menyoroti politik uang sebagai salah satu persoalan mendasar yang merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya dipicu oleh peserta pemilu yang menawarkan imbalan, tetapi juga oleh sikap pemilih yang masih membuka ruang bagi politik transaksional.

Oleh karena itu, Dede mengajak generasi muda mengambil peran sebagai kelompok kritis yang mampu membangun budaya politik baru melalui pendidikan politik, literasi demokrasi, dan diskusi publik.

"Politik uang sudah dianggap biasa karena berlangsung terus-menerus. Untuk melawannya, harus dibangun budaya tandingan. Perbanyak kelompok-kelompok kritis, perkuat pendidikan politik, dan bangun literasi demokrasi melalui diskusi," ujar Dede. Ia berharap pelajar dan mahasiswa tidak hanya vokal membicarakan demokrasi, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga integritas proses politik.

Pandangan senada disampaikan Anggota Bawaslu Kota Makassar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Risal Suaib, S.IP. Ia menekankan bahwa pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pemahaman tata cara mencoblos, tetapi harus membangun kesadaran mengenai kaitan langsung antara pilihan politik dan kualitas hidup masyarakat.

Risal mengingatkan bahwa politik uang memicu persoalan berantai. Tingginya biaya politik berpotensi mendorong kandidat terpilih lebih berorientasi mengembalikan modal setelah menjabat ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, arah kebijakan pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berisiko tergadaikan.

"Jangan sampai generasi muda yang setiap hari berbicara tentang demokrasi dan kebaikan justru ikut terjebak dalam praktik politik uang. Perubahan harus dimulai dari cara pandang. Melalui pendidikan politik dan diskusi, kita buka pikiran masyarakat bahwa memilih tanpa uang adalah budaya yang harus dibangun bersama," tegas Risal.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fahdil, S.IP., menekankan pentingnya pelibatan pelajar dalam agenda kepemiluan agar mereka tidak hanya ditempatkan sebagai objek suara.

"Kita tidak boleh hanya menjadi objek dalam pemilu. Ketika sudah memiliki hak pilih, gunakan hak tersebut secara bertanggung jawab. Jangan sampai ada kader IPNU maupun IPPNU yang tidak menggunakan hak pilihnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan," kata Ahmad.

Ia juga mengaitkan praktik demokrasi dengan sejarah kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurutnya, keberagaman mekanisme suksesi kepemimpinan sejak era awal Islam—mulai dari musyawarah mufakat, penunjukan, tim formatur, hingga pemungutan suara (voting)—menunjukkan bahwa prinsip pemilihan pemimpin yang demokratis merupakan bagian dari tradisi yang perlu dipahami dan dihargai oleh kader IPNU-IPPNU.

Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Ahmad mendorong seluruh kader IPNU dan IPPNU terlibat aktif dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang dikembangkan Bawaslu guna membekali pelajar keterampilan dasar dalam mendeteksi dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, Ketua PC IPNU Kota Makassar, Amiruddin Al-Muqtadir, menyambut baik arahan tersebut dan menyebut audiensi ini sebagai langkah awal mempererat sinergi kelembagaan. Pihaknya siap membuka ruang kolaborasi untuk memperluas wawasan kader mengenai kepemiluan.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bawaslu Kota Makassar dan PC IPNU-IPPNU Kota Makassar. Kesepakatan tersebut akan menjadi landasan kerja sama penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi kalangan pelajar, khususnya pemilih pemula.

Melalui kemitraan ini, Bawaslu Kota Makassar berharap organisasi pelajar dapat menjadi mitra strategis dalam membumikan nilai demokrasi. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh integritas proses pemilihan yang dijaga bersama oleh masyarakat sejak dini.