Bawaslu Makassar dan STIKS Tamalanrea Perkuat Sinergi Pengawasan Partisipatif melalui Literasi Politik Mahasiswa

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kantor Bawaslu Kota Makassar menerima kunjungan strategis dari rombongan mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea pada Kamis, 30 April 2026. Kehadiran para agen perubahan ini disambut hangat oleh pimpinan Bawaslu Makassar sebagai langkah awal untuk membangun kolaborasi formal melalui rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). 

Kunjungan ini bertujuan untuk mentransformasi teori-teori sosial yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam realita pengawasan di lapangan, guna mempersempit ruang terjadinya pelanggaran pemilu melalui edukasi masyarakat. 

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Kampus STIKS Tamalanrea, Khudri Arsyad, memaparkan pentingnya keterlibatan mahasiswa kesejahteraan sosial dalam ekosistem demokrasi. Beliau menekankan bahwa isu kesejahteraan tidak hanya terbatas pada bantuan material, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Mahasiswa STIKS, yang memiliki kedekatan dengan berbagai komunitas termasuk kelompok disabilitas dan forum pekerja sosial, diharapkan dapat menjadi kanal komunikasi efektif bagi Bawaslu untuk mendiseminasikan literasi digital dan pengawasan partisipatif. 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi I, Dr. Syamsu Rizal MI (Deng Ical), yang memberikan wawasan kritis mengenai tantangan keamanan siber nasional dan dampaknya terhadap ketahanan sosial. Beliau memperingatkan bahwa kebocoran data pribadi yang marak terjadi dapat menjadi celah bagi manipulasi politik, terutama bagi masyarakat kelompok ekonomi rendah (desil 1 hingga 5) yang cenderung apatis terhadap pembaruan informasi. 

Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai social worker sangat krusial untuk menjadi jembatan informasi dan memberikan pendampingan agar masyarakat tidak mudah dimobilisasi oleh praktik politik yang tidak sehat. 

Menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu Kota Makassar mengonfirmasi bahwa data kemiskinan sangat relevan dengan pemetaan kerawanan politik uang. Kelompok masyarakat pada desil bawah seringkali menjadi sasaran utama praktik money politics, sehingga Bawaslu perlu melakukan pencegahan sejak dini dengan memastikan kompetisi politik berjalan secara adil. 

Bawaslu juga membagikan pengalaman menarik mengenai kasus unik di Pemilu 2024, di mana terjadi tumpang tindih data pemilih akibat identitas yang identik, yang mempertegas pentingnya akurasi data dalam menjaga integritas pemungutan suara. 

Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif yang tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara substansi. 

Dengan adanya sinergi antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan mahasiswa, diharapkan lingkungan kampus dapat menjadi pelopor dalam gerakan pencegahan pelanggaran pemilu di Kota Makassar. 

Melalui langkah kecil ini, Bawaslu dan STIKS Tamalanrea optimis dapat menciptakan bola salju perubahan demi menjaga kualitas demokrasi yang lebih bersih dan bermartabat.