Bawaslu Makassar Dorong Lahirnya Kader Pengawas Partisipatif Melalui Program P2P Tahun 2025

Makassar, 22 Oktober 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi masyarakat untuk mengawal proses demokrasi. Melalui program unggulan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Bawaslu berupaya mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki kesadaran kolektif dan berintegritas tinggi dalam menjaga kemurnian Pemilu.

Program P2P, yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), merupakan salah satu bentuk nyata pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program ini tidak hanya mengajarkan teori kepemiluan, tetapi juga membentuk karakter pengawas yang profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat lokal hingga nasional.

Pelaksanaan P2P Tahun 2025 resmi dimulai dengan acara kick-off secara daring pada 23 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Dengan metode pembelajaran online, Bawaslu membuka akses lebih luas bagi peserta dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan yang interaktif.

Selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi seputar kepemiluan, kelembagaan pengawasan Pemilu, strategi pencegahan pelanggaran, serta teknik advokasi dan pemantauan. Peserta juga ditantang untuk mengembangkan model pengawasan baru yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi informasi.

Anggota Bawaslu Kota Makassar, Risal Suaib, S.IP, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menyampaikan bahwa program P2P menjadi salah satu program prioritas nasional Bawaslu.

“Lulusan P2P diharapkan dapat menjadi simpul-simpul penggerak pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing — mulai dari keluarga, kerabat, hingga komunitas. Minimal mereka bisa melakukan pencegahan pelanggaran, dan bila menemukan indikasi pelanggaran, mampu melaporkannya kepada Bawaslu,” jelas Risal.

Lebih dari sekadar pelatihan, P2P juga menjadi wadah edukasi politik dan kepemiluan bagi masyarakat luas. Melalui peningkatan literasi politik dan kesadaran pengawasan bersama, diharapkan kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu semakin kuat.

“Kami berharap para peserta P2P menjadi kader bangsa yang memiliki kompetensi dasar dalam pengawasan Pemilu serta berperan aktif dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas,” tutup Risal Suaib.