Kunjungan Deputi Administrasi Bawaslu RI ke Makassar: "Pegawai Jangan Takut Punya Mimpi Besar"

Makassar - Kedatangan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI Dr. Labayoni , S. IP.,M.Si ke Kantor Bawaslu Kota Makassar pada Selasa (3/11/2026) menyuntikkan semangat baru bagi seluruh jajaran sekretariat. Meski berada di tengah penyesuaian pola kerja Work From Home (WFH), hal tersebut sama sekali tidak meredam antusiasme para staf untuk hadir menyambut rombongan pimpinan secara langsung.

​Ketua Bawaslu Kota Makassar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Bawaslu RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Administrasi. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut.

​Dalam pengarahannya, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan Unit Kerja Administrasi (UKA) yang baru, sekaligus memetakan kesiapan kelembagaan di masa non-tahapan. Ia menekankan bahwa jenjang karier dan proses perjalanan seorang pegawai di lembaga pengawas pemilu merupakan sebuah proses yang panjang. Oleh karena itu, ia memberikan motivasi kuat agar jajaran sekretariat tidak perlu ragu bercita-cita tinggi.

​"Sebagai pegawai, jangan takut mempunyai mimpi besar. Jangan takut berencana untuk bermimpi," tegas Deputi di hadapan jajaran Bawaslu Kota Makassar.

​Lebih lanjut, Deputi memaparkan penguatan kelembagaan yang tengah berjalan. Terhitung mulai 1 September 2026, Bawaslu RI resmi menerapkan sistem Manajemen Talenta. Sebagai langkah awal, pilot project telah berjalan di enam provinsi, yaitu Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pengisian jabatan dimulai dari usulan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Provinsi dengan tetap mengedepankan pemenuhan kualifikasi dan syarat jabatan.

​Selain itu, dalam menghadapi situasi anggaran tahun 2026 yang penuh dengan dinamika dan keprihatinan, Deputi mengajak seluruh jajaran untuk tetap bersyukur dan responsif. Pengawasan dan tata kelola internal harus terus melahirkan inovasi di tengah keterbatasan anggaran, sementara perbaikan anggaran dijadwalkan akan dibahas lebih lanjut untuk perencanaan tahun 2027.

​Terkait fasilitas, di masa non-tahapan ini pemetaan dan penataan sarana dan prasarana (sarpras) dilakukan secara intensif. Langkah ini diambil agar saat memasuki masa tahapan pemilu mendatang, seluruh kebutuhan mendasar telah terpenuhi sehingga jajaran sekretariat dapat fokus bekerja secara maksimal. Deputi juga membuka ruang bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kebutuhan sarpras yang mendesak dan diperlukan untuk tahapan pemilu.

​Kegiatan kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Kabag Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabag Pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Makassar, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Makassar.