Tegaskan Urgensi PDPB dan Sosialisasi IKD, Bawaslu Kota Makassar Ambil Peran Sentral di Forum KPU

‎MAKASSAR — Bawaslu Kota Makassar menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Kegiatan tersebut dihelat di Aula Kantor KPU Kota Makassar, pada Kamis, 22 Oktober 2026. 

‎​Dalam agenda yang memuat sesi pemaparan materi, diskusi, hingga penandatanganan berita acara ini, Bawaslu Kota Makassar diwakili oleh dua pimpinannya, yakni Ahmad Ahsanul Fadhil, S.I.P. (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi) serta Rahmat Sukarno, S.H. (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi). Kehadiran keduanya turut mewarnai jalannya sesi diskusi dan tanya jawab dengan memberikan sejumlah masukan krusial terkait tata kelola data pemilih dan pelayanan kependudukan. 

‎​Ahmad Ahsanul Fadhil dalam forum tersebut mengangkat isu penting terkait regulasi pemutakhiran data pemilih. Ia mempertanyakan apakah proses pemutakhiran menjelang pemilu menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) atau mengandalkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

‎​dalam akhir pernyataan belia menitipkan harapan agar ke depannya hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat dijadikan dasar atau acuan utama dalam pemutakhiran data pemilih berikutnya, sehingga pelaksanaan PDPB tidak menjadi sia-sia. Pihak KPU menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan akan menyampaikannya sebagai bahan rekomendasi ke tingkat provinsi untuk diteruskan ke KPU RI.

‎​Sementara itu, Rahmat Sukarno membagikan pengalaman di lapangan saat melaksanakan kegiatan uji petik. Ia menceritakan inisiatif pribadinya dalam mengedukasi masyarakat secara mandiri untuk mengurus akta kematian bagi anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Hasilnya, warga yang diberikan edukasi tersebut tergerak secara mandiri untuk memproses akta kematian keluarganya.

‎​Dari pengalaman tersebut, Arno menyampaikan poin penting agar pemerintah, melalui instansi terkait, dapat menggencarkan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat luas mengenai prosedur pengurusan akta kematian. Menurutnya, banyak warga yang sebenarnya berniat mengurus akta kematian untuk keluarganya, namun terkendala ketidaktahuan terkait dari mana harus memulai serta bagaimana alur prosedurnya.

‎​Selain persoalan akta kematian, Arno juga menyoroti pentingnya sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara lebih masif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengecekan langsung di dalam ruangan forum, ternyata belum semua peserta yang hadir mengetahui atau familier dengan aplikasi IKD tersebut.

‎​Keikutsertaan Bawaslu Kota Makassar dalam Forum Konsultasi Publik ini menegaskan komitmen lembaga pengawas pemilu untuk terus bersinergi, mengawal kualitas data pemilih yang akurat dan berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Makassar.