Makassar, Bawaslu Kota Makassar terus membuka ruang dialog bersama masyarakat melalui kegiatan Ngopi Demokrasi Bersih, sebagai upaya menyerap kritik dan masukan publik guna menekan potensi pelanggaran kepemiluan.

Makassar, 8/1/2026: Bawaslu Kota Makassar secara resmi menyerahkan Laporan Kehumasan dan Laporan Pencegahan Tahun 2025 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan internal untuk melakukan kritik dan autokritik secara terbuka dan berkelanjutan.

Bawaslu Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi partisipatif melalui kegiatan Obrolan Demokrasi yang digelar pada Selasa, 6 Januari 2026.

Makassar – Bawaslu Kota Makassar menetapkan Program Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2026 sebagai upaya strategis untuk memperkuat kepatuhan hukum, meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum