Keadilan merupakan fondasi utama dalam demokrasi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kepentingan tertentu. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Makassar — Bawaslu Kota Makassar menegaskan komitmennya mengimplementasikan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan substansi demokrasi di daerah.

Makassar — Masa non-tahapan dimanfaatkan Bawaslu Kota Makassar untuk memperluas ruang kolaborasi dan penguatan pengawasan partisipatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang memberikan dana Hibah non Pemilihan kepada Bawaslu Jawa Barat. Dia menyampaikan agar peruntukkan dana harus dibuat dengan jelas dan transparan.

Makassar — Ketua dan jajaran Bawaslu Kota Makassar mengikuti Rapat Penyamaan Persepsi Konsolidasi Demokrasi yang digelar secara daring pada 20 Februari 2026.